Menggebrak Kebijakan Lapangan Migas Indonesia

Didalam bukunya yang berjudul “New Ideas From Dead Economists”, Told G. Buchholz mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu memilih. Dia bukan memberitahu kita apa yang dipilih, tetapi menolong kita mengerti konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Dunia yang penuh keterbatasan menyebabkan kita tidak dapat mendapatkan semua sekaligus. Artinya, kita harus memilih salah satu pilihan dan menanggung konsekuensi dari apa yang kita pilih itu.

Ilmu ekonomi biasanya selalu bersanding dengan ilmu politik. Apa sebabnya? Politik adalah proses yang menentukan pandangan-pandangan (values) siapa yang akan berlaku di negara. Sehingga, politik adalah proses untuk menentukan pilihan kita. Karena itulah ekonomi sangat dekat dengan politik.

Dalam dunia energi Indonesia, pengembangan lapangan migasnya tidak pernah lepas dari campur tangan investor asing. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Bisa dibayangkan, Indonesia membutuhkan biaya eksplorasi US$ 3-4 miliar per tahun dengan perhitungan rasio kesuksesan eksplorasi 10-20%. Biaya sebesar itu tidak mungkin dibebankan kepada keuangan negara, apalagi jika dipandang dari segi prioritas biaya-biaya negara lainnya.

Untuk itu, perlu pemilihan kontrak kerja sama yang jelas antara pemerintah sebagai pemilik sumber daya migas dengan investor asing sebagai pengelola migas itu sendiri. Menurut Johnston, ada dua pilihan metode kontrak umum yang digunakan pemerintah sebuah negara untuk menentukan kebijakan pengembangan lapangan migas. Yang pertama adalah Product Sharing Contract (PSC) dan yang kedua adalah Kontrak Karya (KK). Dalam sistem PSC, negara diakui sebagai pemegang hak milik (ownership) sumber migas. Sedangkan dalam sistem KK, hak milik dari negara dialihkan kepada perusahaan yang memproduksi migas.

Sampai saat ini, Indonesia masih bersikukuh pada penggunaan PSC sebagai metode kontrak dengan investor asing. Pasalnya, sistem ini mampu memberikan penghasilan minimal 65% bagi negara. Sebaliknya, sistem royalti hanya memberikan bagian ke negara maksimum 47%, yakni royalti 17% dan pajak 30%.

Berpulang pada UU No. 22 tahun 2001, sebenarnya Indonesia tidak memiliki keharusan untuk mempertahankan kontrak PSC sebagai sistem pilihan. Undang-undang ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menghapuskan sistem PSC. Sebagai gantinya, pemerintah bisa menggantinya sistem kontrak karya atau sistem royalti.

Dan hal ini diperkuat dengan berhembusnya angin segar ke telinga investor asing, bahwa pemerintah Indonesia sempat mewacanakan untuk mengubah sistem PSC menjadi sistem KK pada tahun 2008 lalu. Namun ternyata kabar itu hanya menjadi angin yang lewat lalu. Banyak kalangan pemerintah yang beranggapan bahwa perlu pengkajian dari segi perundangan-undangan apalagi jika dibenturkan dengan UUD 1945  pasal 33 ayat 2 dan 3.

Kata “menguasai” dalam pasal tersebut mengacu tidak hanya pada penguasaan lahan saja, tapi juga termasuk fungsi kontrol dalam pengelolaan lapangan migas tersebut. Jadi para investor asing tidak akan dilepas begitu saja untuk mengelola sesuai dengan keinginan mereka, tanpa adanya kontrol dari pemerintah. Saya sangat setuju atas tindakan tegas pemerintah untuk tetap memilih sistem kontrak PSC ini.

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan Told G. Buchholz diawal tulisan ini tadi, kini Indonesia memiliki resiko atas pilihan sistem kontrak PSC-nya. Cadangan minyak dan gas yang masih belum tereksplorasi, rasanya pemerintah Indonesia harus menggebrak sebuah kebijakan baru untuk dapat meningkatkan perekonomian Indonesia ditengah krisis finansial global saat ini. Setidaknya ada lima hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya jual lapangan migas Indonesia di mata dunia.

Yang pertama adalah mempermudah birokrasi dan regulasi, hal ini dapat dicerminkan pada masih banyaknya lapangan migas yang kandas akibat sulitnya birokrasi untuk berinvestasi.

Yang kedua adalah peningkatan dana depletion premium migas untuk peningkatan kemampuan nasional  di bidang energi nasional agar dapat menarik perhatian investor asing,

Yang ketiga adalah pengutamaan perusahaan nasional dalam pengelolaan kontrak lapangan migas yang sudah habis, dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan kemampuan keuangan yang telah dimiliki perusahaan nasional tersebut.

Yang keempat adalah pengkajian rinci untuk mengkombinasikan sistem PSC negara Indonesia dengan sistem negara-negara maju dengan tetap berasaskan Pancasila dan UUD 45. Banyak sistem negara lain yang dapat dicontoh untuk lebih memperkuat kontrol pemerintah tanpa mengganggu kepentingan investor.

Yang kelima adalah penentuan pajak migas yang sesuai. Indonesia termasuk dalam negara yang paling tinggi menetapkan pajak dalam berbagai bidang apalagi ditambah dengan intervensi dari lembaga pemerintahan lainnya seperti otoritas pajak dan pemerintah daerah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s