Menyongsong Realisasi Badan Hukum Pendidikan Indonesia

Setidaknya telah tercatat didalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ada 185 buah Rencana Undang-Undang (RUU) yang telah disahkan oleh anggota DPR dalam periode 2004-2009, termasuk didalamnya adalah RUU BHP. Desas-desus BHP bukanlah sesuatu yang baru lagi. Isu BHP telah menjadi perdebatan panjang selama 5 tahun dari tahun 2003-2008 dan mengalami judicial review selama 39 kali berturut-turut di mahkamah konstitusi.

Sebenarnya UU BHP merupakan turunan penjelas dari Pasal 53 UU No. 20 tahun 2003 yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Indonesia. Adanya pengesahan BHP akan mengubah institusi pendidikan menjadi bentuk Badan Hukum.  Konsekuensi logis yang harus ditanggung adalah sebuah eliminasi peran dan tanggung jawab pemerintah untuk kemudian diserahkan sepenuhnya kepada institusi pendidikan tersebut agar bersifat mandiri.

Disatu sisi, sebenarnya ada sebuah semangat positif yang terbangun dengan realisasi BHP, seperti akuntabilitas, transparansi serta efisiensi birokrasi diharapkan akan menjadi solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Selain itu realisasi adanya BHP, membuat institusi pendidikan harus bekerja keras untuk menghasilkan performa terbaiknya dalam pengelolaan akademik, administrasi, finansial, serta profesionalitas kualitas risetnya.

Namun disisi lainnya, ada beberapa hal yang memicu keresahan berbagai macam pihak 6 tahun kebelakang. Realisasi BHP cenderung untuk mengakibatkan adanya upaya liberalisme pendidikan. Salah satu hal yang perlu dikritisi adalah dari sisi pendanaan BHP. Sebagaimana tercantum dalam UU BHP pasal 41, tidak seluruh pendanaan BHP berasal dari Pemerintah, baik itu pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.

Artinya masih terdapat porsi-porsi dimana institusi pendidikan yang bersangkutan perlu mengusahakan sendiri sumber dana lain dalam memenuhi kemandirian biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Dari berbagai analisis, sebenarnya mekanisme pendanaan biaya operasional pada BHP diluar porsi pemerintah, tidak hanya diatur dalam UU BHP saja, namun juga tercantum pada peraturan-peraturan lain (PP dan Perpres). UU BHP hanya menjelaskan garis besar porsi-porsi pembiayaan yang harus ditanggung sendiri oleh BHP dan menjelaskan secara umum mekanisme memperolehnya. Rincian dari mekanisme tersebut diatur selanjutnya oleh peraturan lain.

Salah satu sumber pendanaan yang diperbolehkan dijalankan oleh BHP adalah investasi dalam bentuk portofolio (saham). Hal ini tercantum dengan jelas pada pasal 42 ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan (BHP) memang analog dengan sebuah perusahaan go public karena dapat bermain di pasar bursa. Tentunya kita belum lupa mengenai riskannya bermain di sektor finansial. Tak terhitung berapa banyak perusahaan-perusahaan besar dunia yang mendadak gulung tikar karena fluktuasi nilai saham yang sangat rentan. Apakah sektor vital seperti pendidikan ini pantas ditopang oleh sumber pendanaan seperti ini?

Mekanisme lain yang dapat dilakukan oleh BHP untuk memperoleh dana adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan ketentuan yang sesuai pasal 45 ayat 1 UU BHP, namun tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut. Satu hal yang menarik adalah keberadaan PP no.48 tahun 2008 mengenai pendanaan pendidikan. PP tersebut menjelaskan secara terperinci sumber-sumber dana yang dapat digunakan oleh BHP. Pada PP tersebut terdapat beberapa pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu sumber pendanaan institusi pendidikan adalah dari pihak asing. Sedikitnya terdapat 15 pasal dalam PP tersebut yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan yang sah dari institusi pendidikan berasal dari pihak asing.

Beberapa aturan konstitusional ini membuat posisi institusi pendidikan menjadi kian layaknya menara gading. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi tinggilah dapat mengeyam pendidikan di institusi tersebut karena mereka memberikan pendanaan lebih untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun masih ada angin segar buat masyarakat miskin, UU ini masih menjamin murid pandai yang miskin untuk bisa menikmati bangku di institusi pendidikan tersebut. Sesuai dengan pasal 46 UU BHP tersebut disebutkan bahwa Kuota mereka adalah 20 persen kursi perguruan tinggi tiap tahunnya.

BHP kini menjadi sebuah keniscayaan. Enam tahun sudah RUU BHP diperdebatkan dan kini telah mencapai puncaknya menjadi sebuah UU yang disahkan. Lantas yang jadi pertanyaan, apakah perjuangan mahasiswa berakhir sampai disini? Tentu saja perjuangan mahasiswa belum berakhir. Mahasiswa harus menjadi insan terdepan untuk melakukan pengawasan proses realisasi UU BHP ini.

Dengan mengirimkan perwakilan mahasiswanya ke tingkat Majelis Wali Amanat di institusi pendidikannya masing-masing, Mahasiswa dapat melakukan pengawasan dan terlibat langsung untuk perancangan implementasi UU BHP ini terhadap aturan-aturan konstitusional didalam kampusnya agar tetap berada pada koridor jalur yang benar.

Hal paling mendasar yang harus diawasi adalah masalah proporsi dana penyelenggaraan dana pendidikan. Karena disana ada hak masyarakat miskin yang tidak boleh kita abaikan karena hak meraih pendidikan adalah hak semua masyarakat Indonesia, sesuai yang terkandung pada Pasal 31 UUD 1945.

Namun bisa jadi, jika belakangan analisis fisibilitas menyatakan bahwa BHP tidak berpihak pada keadilan pendidikan pada seluruh masyarakat Indonesia, maka bukan tidak mungkin terjadi lagi gerakan massa berhimpun turun lagi ke jalan menyerukan dan menuntut sebuah keadilan dan kebenaran. Bukan untuk apa-apa. Namun hal ini dilakukan semata-mata untuk mendesak negara kembali ke jalur yang benar, agar dapat mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater

Salam Ganesa

Ditulis Oleh :

Ryan Alfian Noor

Peserta Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS)

Mahasiswa Teknik Perminyakan 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s