Seperti Memakan Buah Simalakama

Berbicara tentang masalah ekonomi energi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tak ubahnya seperti memakan buah simalakama. Kita dipersulit untuk menemukan solusi masalah dilematis ini. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri-sendiri. Jika tidak dinaikkan, pemerintah akan kelabakan. Tetapi jika dinaikkan, rakyat akan mengamuk.

Masalah BBM sangat sensitif terhadap neraca keuangan pemerintah. Dalam APBN-P 2010, asumsi harga BBM 77 dolar AS perbarel dengan angka subsidi 89,3 triliyun. Padahal saat ini, harga BBM internasional sudah mencapai angka diatas 80 dolar AS perbarel. Belajar dari APBN sebelumnya, ada kencederungan realisasi subsidi ini akan meningkat seiring dengan fluktuatifnya harga BBM internasional.

Dari gambaran itu, tidak salah jika pihak pemerintah akan melakukan antisipasi terkait dengan permasalahan ini. Menimbang estimasi Badan Pelaksana Hilir (BPH) Migas yang mengatakan bahwa konsumsi BBM bersubsidi pada tahun 2010 akan membengkak hingga angka 40,5 juta kiloliter, maka pemerintah akan memulai program pembatasan pemakaian BBM bersubsidi pada tahun 2010 dengan target sebanyak empat juta kiloliter. Jadi kesimpulannya, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebanyak 36, 5 juta kiloliter.

Namun yang kini menjadi pertanyaan adalah mampukah pemerintah untuk mengatur pembatasan pemakaian BBM ini? Akan menjadi senjata makan tuan, ketika pemerintah tidak serius untuk melakukannya. Dengan kondisi manajemen Pertamina yang masih berada pada tahap transformasi seperti saat ini, para spekulan akan sangat gampang menelisik kedalam sistem perdagangan BBM nasional dan mereka akan memanfaatkan kondisi masalah ini dan akan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Buktinya, sampai saat ini tidak jarang kita menyaksikan berbagai penimbun-penimbun BBM ilegal yang menunggu kesempatan itu tiba. Pemerintah sendiri yang akan kelabakan jika hal ini tidak di eksekusi secara serius.

Selama ini, wajar jika banyak rakyat Indonesia menduga bahwa kenaikan harga BBM internasional akan menguntungkan perekonomian Indonesia. Pasalnya adalah mahalnya harga minyak berkualitas Indonesia yang diekspor di pasar minyak dunia. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri, Indonesia lebih memilih untuk mengimpor minyak dari Timur Tengah yang kualitasnya jauh dibawah Indonesia dan yang terpenting lagi adalah harganya yang murah. Jadi, ada selisih harga minyak yang diekspor dan diimpor sehingga menguntungkan pemerintah.

Padahal tidaklah demikian, jika dianalisis lebih dalam. Tidak serta merta seluruh hasil produksi minyak Indonesia dapat diekspor keluar negeri. Dalam UU yang mengatur kontrak kerja sama migas, setiap hasil produksi minyak harus dibagi kepada pemerintah dan kontraktor dengan proporsi persen tertentu. Jadi tidak seratus persen pemerintah mendapatkan minyaknya. Belum lagi tidak dicantumkannya biaya pengangkutan di dalam APBN, tentu akan mempengaruhi neraca belanja negara ini pada kenyataannya.

Hal ini diperkuat dengan kajian LP3ES yang membeberkan fakta bahwa impor minyak mentah Indonesia ternyata masih lebih mahal 0,68-3,23 dolar perbarel AS daripada harga ekspornya. Artinya, tetap saja kita merugi walaupun sudah memakai metode ekspor-impor minyak tadi. Belum lagi ditambah dengan fakta semakin menurunnya gairah eksplorasi lapangan migas Indonesia, yang berimbas pada merosotnya produksi minyak Indonesia dari tahun ke tahun.

Bagaimanakah keluar dari kutukan buah simalakama ini? Tentu menaikkan harga BBM bukanlah jawaban yang dapat ditelan dengan manis pula. Mungkin menjamurnya aksi rakyat turun ke jalan menolak kenaikan BBM tahun 2005 lalu, dapat menjadi pertimbangan yang harus dipikirkan matang oleh pemerintah jika memilih opsi ini, efektif atau tidak.

Sebenarnya kita harus memandang ihwal permasalahan kenaikan BBM ini secara sistemik. Kita harus memasukkan semua variabel dalam pemrosesan penggunaan BBM itu sendiri, dari hulu hingga hilir. Setidaknya, kenaikan harga BBM itu tak jauh-jauh dari permasalahan kelangkaan BBM disejumlah titik Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus berupaya memperluas eksplorasi lapangan migas dan meningkatkan efesiensi dari penggunaan BBM itu sendiri.

Berpulang pada UU No. 22 tahun 2001, sejujurnya Indonesia tidak memiliki keharusan untuk mempertahankan kontrak PSC sebagai sistem pilihan. Undang-undang ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menghapuskan sistem PSC. Sebagai gantinya, pemerintah bisa menggantinya menjadi sistem kontrak karya atau sistem royalti. Upaya ini dapat menjadi celah gairah para investor untuk menanamkan modalnya dilapangan migas Indonesia.

Dan mengenai efesiensi penggunaan BBM, telah ada keputusan pemerintah dalam SK Dirjen Migas No 3647K/24/DJM/2006 yang mengizinkan pencampuran bensin dengan 10 persen alkohol (gasohol E10). Meski keputusan ini terlihat terlambat, namun hal ini bisa menjadi pijakan kuat pemerintah untuk mengurangi penggunaan BBM. Adanya kebijakan tersebut akan memicu banyak pengusaha Indonesia untuk membangun pabrik alkohol di Indonesia karena potensi pasarnya terbuka luas dan bahan bakunya tersedia banyak. Jika sudah demikian, maka kelangkaan dan mahalnya BBM dapat ditekan secara signifikan.

.

Artikel ini sedang diikutkan pada Lomba Menulis Artikel Ilmiah IATMI Komisariat Cirebon (klik disini untuk mengunjungi blog IATMI CIREBON)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s