REDD: Selesaikan Masalah Dengan Masalah

Sebuah Elaborasi Pemikiran Tim Polhum II FIM 9

(Status: Draft Mentah)

Pendahuluan dan Analisis Masalah

Berbicara mengenai pemanasan global dan perubahan iklim, kita tidak akan bisa lepas dari berbicara mengenai aktivitas manusia. Aktivitas manusia terutama yang berasal dari aktivitas industri dan perusakan hutan serta perubahan tata guna lahan disebut-sebut sebagai penyebab pemanasan global dan perubahan iklim yang utama. Untuk mengatasi hal ini, muncullah skema REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang diajukan sebagai solusi.

REDD merupakan salah satu pendekatan terbaru dalam upaya mengatasi perubahan iklim melalui pengelolaan hutan. Secara umum, sebenarnya REDD merupakan sebuah skema pendanaan yang berkaitan dengan penggunaan lahan yang berlebihan dan penggundulan hutan. REDD adalah sebuah skema di mana negara industri seperti misalnya Amerika dalam memberikan dana kompensasi kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mempertahankan hutannya dari deforestisasi dan forest degradation.

Indonesia sebenarnya dapat dikatakan akan mendapatkan manfaat yang potensial dari segi dana jika REDD ini dilaksanakan. Hal ini disebabkan potensi kredit karbon di Indonesia yang sangat besar. Walaupun perhitungan mengenai nilai kredit karbon ini masih sangat bervariasi karena banyaknya ketidakpastian tingkat berkurangnya hutan dan nilai-nilai yang mungkin tercakup dalam emisi karbon, namun bisa dihitung perkiraan nilai dengan cara membagi dua rata-rata tahunan laju kehilangan hutan di Indonesia. Perkiraan nilai karbon kredit Indonesia mencapai miliaran rupiah per tahun. Jumlah yang didapat diperkirakan akan sangat besar bila dibandingkan dengan anggaran belanja negara tahunan dari Departemen Kehutanan. Hal ini saja sudah memperlihatkan bagaimana nantinya dana yang akan didapatkan dari REDD akan bermanfaat besar untuk Indonesia dalam menciptakan pendekatan-pendekatan yang lebih baik serta berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Namun, pertanyaannya sekarang adalah apakah benar dalam pelaksanaannya nanti, REDD akan memberikan banyak dampak positif bagi Indonesia? Atau justru, REDD sendiri merupakan pedang bermata dua yang perlu diwaspadai juga potensi keburukannya?

Permasalahan mengenai REDD ini sebenarnya dapat ditinjau dari banyak sudut pandang. Salah satunya ditinjau dari segi politik dan hukum. Pada umumnya, apabila ada satu pihak yang memberikan bantuan kepada pihak lain maka ada pamrih yang diharapkan dari pihak yang diberikan bantuan. Logika ini dianggap berlaku juga pada Indonesia jika pada akhirnya REDD jadi dilaksanakan. Tidak mungkin negara pendonor memberikan bantuan dana secara cuma-cuma tanpa ada persyaratan-persyaratan tambahan di belakangnya. Kondisi ini secara tidak langsung menyebabkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional menjadi lemah sehingga intervensi asing semakin mudah untuk masuk dan mencengkramkan cakarnya di bumi kita.

Jika ditinjau dari segi ekonomi, ada beberapa potensi permasalahan yang diprediksikan akan muncul apabila REDD jadi dilaksanakan. Poin pertama berhubungan dengan transparansi cash flow terkait dengan penggunaan dana oleh lembaga-lembaga yang terkait REDD. Dana pengelolaan REDD nantinya akan diserahkan kepada pemerintah pusat untuk kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan REDD. Di tahap ini, penolakan terhadap transparansi cash flow dari detail penggunaan dana lembaga terkait REDD diperbolehkan. Informasi tersebut dianggap sebagai informasi yang boleh saja untuk tidak diungkap bahkan walaupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah diberlakukan. Jika  dicermati, hal ini membuka banyak sekali celah-celah untuk melakukan korupsi. Lalu, poin kedua adalah mengenai pendistribusian dana yang didapatkan dari REDD. Data yang ada mengatakan, bahwa presentase pembagian dana adalah sebagai berikut: 70% dana diserahkan pada pengembang, 10% dimiliki pemerintah (40 pusat 60 daerah), dan 20% menjadi hak rakyat setempat. Pertanyaannya kemudian adalah apakah presentase distribusi dana ini sudah dianggap cukup adil, terutama bagi masyarakat setempat?terkai

Dan terkait dengan sektor sumber daya energi,  REDD secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada tingkat eksplorasi batu bara di Indonesia. Adanya REDD berpeluang untuk membatasi kegiatan penambangan batu bara yang sudah jelas-jelas menjadi sumber daya energi yang bernilai ekonomi tinggi, yang ditunjang dengan jumlahnya yang ultra-besar di Indonesia. Adanya beberapa tumbukan pada UU nomor 11 tahun 1967 dan UU Minerba terhadap implikasi dari realisasi REDD, seharusnya menjadi concern pemerintah dan praktisi dunia pertambangan Indonesia sebagai wujud antisipasi mereka terhadap putusan Internasional itu.

Pertanyaan yang mesti dijawab :

  1. definisi pengembang yang mengajukan proposal untuk mengolah hutan masih belum jelas (contoh: perusahaan kayu yang bersertifikat, lembagax yang concern terhadap illegal logging, lembaga pengelola hutan berbasis masyarakat.)
  2. bagaimana nasib fungsi-fungsi dan pendistribusian dananya yang tidak jelas?
  3. Darimana angka-angka presentase distribusi dana? Pertimbangannya apa?
  4. Bagaimana penjelasan proposal dalam skema yang diusulkan kepada Indonesia (termasuk dalam poin 3 di atas)?
  5. Apakah definisi dari pemerintah pusat itu sendiri? Pemerintah pusat yang dimaksud di sini adalah kemungkinan Bappenas dan Departemen Keuangan. Tapi dilihat dari lembaga baru yang dibentuk untuk melakukan monitoring itu kemungkinan dananya akan lari ke Bappenas/Bappeda Propinsi/Bappeda Kabupaten.

Data dan Analisis pendukung:

  1. Kicking away the ladder oleh Ha-joon Chang bagaimana negara maju ketika sudah berada pada puncaknya kemudian menendang negara-negara di bawahnya (negara maju).
  2. Ada potensi permasalahan dalam draft perundangan.. yaitu mengenai cash flow yang biasanya menjadi rahasia ternyata harus diperlihatkan. Proposalnya memang tidak dijelaskan secara mendetail dan terinci mengenai penggunaan aliran dana.
  3. Tidak setuju dengan 70% karena pada akhirnya nanti dana ini akan muter kembali kepada pihak asing. Karena pengembang itu kebanyakkan adalah lembaga-lembaga bentukan asing.
  4. Alur keuangan negara dari pendanaan asing akan masuk ke APBN. Dari APBN pasti akan ada alokasi. Yang berwenang untuk membagi dana ini adalah ICTTF (lembaga di bawah BAPPENAS).
  5. Pemerintah ingin membentuk badan otonom nasional untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap REDD.

Sikap/Solusi Yang Ditawarkan Kepada Pemerintah

  1. Indonesia harus berdikari dan tidak bergantung pada negara lain. Tidak boleh ada intervensi asing. Pertanyaannya adalah bagaimana? Dikelola dengan kontrol dan lembaga pengawas (ombudsman?), negara lain tetap REDD.
  2. Bagaimana mengelola sendiri? Indonesia tetap bekerja sama dengan negara lain, tapi indonesia juga harus defense, fokus dalam negeri, sosialisasi, intinya perbaikan di reformasi birokrasi dalam negeri..
  3. Bagaimana menggalang kerjasama nantinya di dunia internasional untuk mencapai kesepahaman dalam bersama-sama mengurangi emisi. Oleh karena itu, daya tawar Indonesia di dunia internasional harus diperkuat! Perkuat diplomasi! REDD masih akan dijalankan pada 2012.
  4. Karena kita masih menunggu REDD akan dilaksanakan atau tidak maka lebih baik saat ini kita mulai memperbaiki kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukumperhutananan, misalnya tentang hutan adat, dll..
  5. memang harus ada akuntabilitas penggunaan dana REDD. Mengenai distribusi dana mesti memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat. Bisa dikaitkan dengan adanya UU KIP dan efektifitas lembaga baru untuk controlling/evaluasi (ICCTF).
  6. mengalihkan supaya pengembang itu dipegang oleh perusahaan dalam negeri. Padahal hak prerogratif untuk memenangkan tender atau tidak itu adalah pemerintah.

Solusi Yang bisa dilakukan Mahasiswa

  1. Propaganda dimulai dari media-media. Tuliskan opini-opini tersebut mulai dari media kampus hingga media nasional
  2. Mengadakan audiensi dengan pihak-pihak terkait (Departemen Kehutanan, LSM-LSM yang berhubungan dengan lingkungan) agar kebijakannya tidak hanya dari atas saja, tapi juga ada masukkan dari bawah (grass root). Tapi di sini perlu ada pemilihan secara selektif dari pihak-pihak yang akan diajak diskusi
  3. Mengadakan sebuah uji publik/diskusi publik tidak hanya dengan kalangan elitis (birokrat) dengan perwakilan dari grass root, seperti masyarakat adat. Tujuannya untuk lebih mengetahui pandangan masyarakat terhadap sebuah kebijakan, apakah ada masukan-masukan dari masyarakat mengenai sesuatu hal. Jika ada maka outputnya adalah usulan-usulan pada pemerintah untuk (mungkin) mempertimbangkan kebijakan itu kembali.
  4. Aksi lainnya mahasiswa bisa membentuk sebuah community development yang langsung menyentuh masyarakat. Tujuannya untuk menumbuhkan sense of belonging dari masyarakat agar program-program yang dilaksanakan lebih mengena.
  5. Uji publik itu sebenarnya salah satu bagian dari community development! Jadi jangan lupakan hal ini.
  6. Kuliah Kerja Nyata terkait dengan pengelolaan lingkungan.
  7. Aksi konkrit! Mahasiswa laksanakan riset-riset untuk inovasi teknologi yang bisa dimanfaatkan di jangka panjang.
  8. Pengawasan kinerja ICCTF (Indonesia Climate Chante Trust Fund). ICTTF itu adalah lembaga bentukan BAPPENAS yang berhubungan dengan pengelolaan dana dari luar negeri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s