Kemenangan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh membawa sebuah harapan baru. “Revolusi Mental” dan “Jalesveva Jayamahe”(justru dilaut kita jaya) menjadi sebuah semangat baru untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Adapun di sektor energi, Presiden pun mulai mengulik ramuan baru (atau bisa jadi ramuan lama, namun tak terimplementasi) untuk membangun sebuah kemandirian energi di negeri kita sendiri.

Berbicara tentang energi di Indonesia tentu kita tidak akan lepas dari berbicara tentang kementrian ESDM. Selama ini negeri kita tidak pernah menjadi seorang pemain dalam bisnis migas. Padahal Indonesia memiliki potensi sebagai pembeli yang sangat besar. Yang terjadi saat ini adalah sebagian besar kebutuhan produk hilir berasal dari impor. Potensi hilir Industri migas kita tidak tumbuh. Hampir semua jasa industri migas didapatkan dari pihak asing.

Apa penyebab dari masalah ini? Masalah ini berasal dari keterbatasan ruang fiskal APBN untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Kita ketahui bersama bahwa program untuk menambah kilang minyak dan pengembangan sumber daya alam terbarukan masih berjalan sangat lambat. Ruang fiskal ini terbatasi oleh biaya rutin yang selalu mendapatkan porsi besar dalam APBN.

gambar 1

Dalam APBN 2015, mentri keuangan (sekarang sudah mantan) Chatib Basri mengatakan bahwa target defisit anggaran mencapai Rp245,9 triliun atau 2,21 persen terhadap PDB. Target defisit anggaran tahun 2015 itu, mengalami penurunan sebanyak Rp11,7 triliun dari yang diusulkan dari draf awal RUU APBN 2015 sebesar Rp257,6 triliun atau setara 2,32 persen terhadap PDB. Dan ruang fiskal tadi, pemerintahan SBY menyisakan 0,18 persen saja atau sekitar 20 triliun untuk pemerintahan baru tanpa menaikkan BBM.

gambar 2

Jika berkaca pada postur APBN tahun 2015 ini, ada salah satu pos yang dianggarkan paling besar: subsidi BBM (414,7 T atau sebesar 20% dari total APBN). Andaikan pos subsidi BBM dikurangi maka pada waktu bersamaan harus ada kebijakan nyata dibidang Migas khususnya mekanisme import BBM yang efisien dan khususnya kemampuan refinery dalam negeri. Andaikan bisa dihemat 10% saja belanja rutin maka akan ada tambahan ruang fiskal sebesar Rp.200 triliun.

gambar 3

Tidak bisa dipungkiri bahwa subsidi BBM tidak serta merta dikarenakan kebutuhan negeri dua kali lipat dari kemampuan produksi saja. Tetapi perlu ada evaluasi dan efisiensi dari bagaimana impor BBM itu sendiri. Selama ini mekanisme untuk membeli BBM dari luar negeri ada dua: Government to Government langsung dari pertamina korporat melalui Integrated Supply Chain Management (ISCM atau sering disingkat ISC saja) dan Business to Business melalui Petral.

ISC menggabungkan fungsi pengadaan minyak mentah dan BBM yang sebelumnya terpisah di bawah kewenangan Direktorat Pengolahan dan Direktorat Pemasaran dan Niaga. ISC bisa memesan minyak melalui Petral secara periodik ataupun langsung membeli minyak seperti ke Saudi. ISC tetap menentukan pemenang dan penetapan harga dalam tender Petral.

Keberjalanan bisnis Petral sangat tergantung dengan posisi ISC Pertamina, karena dari impor ekspor ‘requistion’ volume, ‘schedule’, jenis, term and condition, semua keputusan terletak di tangan ISC Pertamina. Posisi Petral untuk pengadaan  import crude oil dan BBM mulai dari seluruh proses pengadaan sampai persetujuan pemenang dan harga semuanya melewati persetujuan ISC Pertamina.

Di sisi lain Petral hanya melakukan import Crude dan product BBM kepada tiga pihak, National Oil Company (NOC), International Oil Company (MOC) dan Producer/Refiner bukan pada trader lagi, seperti yang di asumsikan ke publik selama ini. Petral membeli bensin Premium setiap bulan lebih dari 8 juta barrel. Supplier yang sering memenangkan tender bensin Premium adalah Arcadia, Total, Glencore, Vitol, Concord, Verita, Gunvor, PPT, Kernel, Bp, Unipec, Petrocina, Petronas, Shell, Trafigura, SK, Conoco.

 Sebagai terobosan baru pemerintahan baru Indonesia, Jokowi telah melakukan terobosan untuk membeli langsung minyak dari Angola melalui Sonangol hingga secara hitungan kasar bias menghemat sekitar 11 triliun rupiah. Minyak Angola adalah tipe minyak dahlia (39 API) dan kuito (31 API) yang masih kompatibel dengan kilang minyak di Indonesia yang selama ini mendapat pasokan dari Arab light (Saudi) dan Azeri (Azerbaijan) yang dibeli langsung juga melalui mekanisme ISC.

Still Continuing…

2 thoughts on “Mengulik Ruang Fiskal Subsidi BBM Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s