Partisipasi Daerah Dalam Pengelolaan Migas: Antara Harapan dan Kenyataan

Dengan bergulirnya Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 yang lalu, yaitu tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, maka ketentuan ini membawa angin segar bagi Pemerintah Daerah untuk dapat turut berpartisipasi menjadi mitra pemegang participating interest paling banyak 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja yang akan diperpanjang kontraknya.

Hal ini akan menjadi babak baru dalam pengelolaan migas di daerah masing-masing. Pasalnya, ketentuan keikutsertaan pemda dalam pengelolaan migas selama ini hanya ‘bercantol’ kepada PP No. 35 Tahun 2004 pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan/ Plan of Development (POD) yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu wilayah kerja migas, Kontraktor wajib menawarkan participating interest 10% kepada BUMD. Pada peraturan tersebut, keikutsertaan pemda hanya diatur pada wilayah kerja eksplorasi pertama saja, dan tidak mengatur untuk wilayah kerja yang sudah memasuki fase perpanjangan.

Setidaknya terdapat empat keuntungan kepemilikan participating interest wilayah kerja migas perpanjangan bagi daerah.

Yang pertama adalah faktor keekonomian. Pada wilayah kerja perpanjangan, risiko investasi yang akan dijalankan pemda akan jauh lebih kecil dibandingkan wilayah kerja POD yang pertama disetujui. Pada wilayah kerja perpanjangan, produksi minyak dan gas tengah berlangsung dan infrastrukturnya sudah terbangun. Kedua keuntungan tadi, menjadikan keekonomian investasi lebih atraktif dan jauh lebih cepat mencapai BEP. Hal ini jauh berbeda dengan wilayah kerja eksplorasi yang masih memiliki risiko geologi (geological risk) yang tinggi dan investasi besar untuk membangun fasilitas produksinya.

Yang kedua adalah faktor pemanfaatan langsung hasil produksi untuk kepentingan daerah. Berdasarkan Petroleum Resources Management System yang disepakati oleh SPE, AAPG, WPC, dan SPEE dinyatakan bahwa pada sistem PSC, minyak dan gas yang terangkat ke permukaan (lifting) akan dibagi menjadi bagian pemerintah dan bagian kontraktor dalam bentuk entitlement. Jadi yang diterima oleh kontraktor bukanlah dalam bentuk uang cash, melainkan hasil produksi itu sendiri yang akan digunakan pengganti biaya pengembalian (cost recovery) dan pendapatan kontraktor (contractor revenue). Dengan memiliki PI, daerah secara otomatis akan mendapatkan juga bagian hasil produksinya langsung secara proporsional untuk diatur sendiri peruntukannya sesuai dengan kepentingan daerah.

Yang ketiga adalah faktor transfer pengetahuan. Dengan terlibat dalam pengelolaan PI di wilayah kerja migas, daerah melalui BUMD-nya dapat turut langsung mengetahui bagaimana proses bisnis migas berlangsung didaerahnya dan melakukan sinergisasi dengan operator wilayah kerja dengan melakukan terobosan-terobosan penyelesaian masalah (misalkan masalah sosial atau pembebasan lahan) yang bisa dilakukan dengan ‘khas pendekatan kedaerahan’. Selain itu, hal ini juga menjadi keuntungan tersendiri untuk daerah, jika nanti dimasa depan ingin menjadi operator langsung untuk mengelola wilayah kerja sendiri atau menjalin kerjasama KSO bersama Pertamina/KKS lainnya karena telah memiliki portofolio bisnis di bidang migas sebelumnya.

Yang terakhir adalah faktor transparansi. Hingga saat ini nilai lifting, cost recovery, dan asal-muasal dari perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menjadi pertanyaan bagi daerah penghasil migas karena terbatasnya informasi yang diberikan. Dengan turut terlibat langsung dalam PI di wilayah kerja migas di areanya, maka daerah akan mendapatkan akses informasi yang lengkap karena daerah (melaluI BUMD-nya) telah menjadi bagian dari bisnis migas itu sendiri.

Kendati partisipasi daerah dalam pengelolaan migas memberikan harapan yang besar untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); menambah lapangan pekerjaan; dan mendorong kemajuan perekonomian daerah; pada realitanya daerah masih kesulitan untuk mengeksekusinya karena faktor pemodalan.

Dalam bisnis migas, telah kita ketahui bersama bahwa modal yang dibutuhkan sangatlah besar dan potensi risikonya tinggi. Akibatnya, bisa diprediksi banyak daerah yang enggan masuk kedalam sektor bisnis ini sekalipun pada wilayah kerja perpanjangan yang telah memiliki risiko lebih kecil dibandingkan wilayah kerja eksplorasi.

BUMD yang menjadi entitas bisnis bentukan pemda harus banyak memutar otak untuk dapat mengatasi kendala pemodalan ini. Kalaupun berharap menggunakan APBD sebagai sumber modal, perlu dipertimbangkan dari besaran maksimal yang bisa ditanggung setiap tahunnya dan kerentanan waktu cash call (permintaan dana) dari operator yang bisa berubah-ubah setiap waktu dan tidak bisa mengikuti waktu pengajuan dari APBD.

Perlu diingat juga, PERMEN ESDM No. 15 Tahun 2015 telah mengisyaratkan bahwa definisi BUMD yang ingin melakukan participating interest adalah badan usaha yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemda. Dengan demikian, opsi untuk mendapatkan modal dari injeksi equity dari mitra juga telah ditutup. Artinya BUMD hanya bisa melakukan penambahan modal melalui skema pendanaan atau pembiayaan dari pihak lain. Skema ini pun masih memiliki syarat bahwa tidak boleh terjadi dilusi atau pengalihan PI yang dimiliki daerah kepada si pemberi pendanaan atau pembiayaan.

Pada akhirnya, kita memahami bahwa pemerintah kita saat ini sedang bergiat membenahi sektor migas menuju kedaulatan energi di negeri kita. Kedaulatan energi negeri tentu baru bisa tercapai jika kedaulatan energi daerah juga terlaksana. Partisipasi daerah dalam pengelolaan migas ini mengundang harapan besar di masa depan mengingat pada tahun 2017 sampai tahun 2021 ini ada banyak sekali wilayah kerja migas yang akan berakhir masa kontrak kerjasamanya.

Proses yang akan dijalani daerah di sektor migas dalam lima tahun ini akan mempengaruhi 20 tahun yang akan datang bagi kepentingan daerah itu sendiri. Saat ini, partisipasi daerah dalam pengelolaan migas berada pada dua sisi: Harapan dan Realita. Perlu ada upaya pemerintah pusat untuk dapat menjadikan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku ini bisa berjalan pada tataran implementasi bukan hanya pada tataran kebijakan.

Oleh:
Ryan Alfian Noor

2 thoughts on “Partisipasi Daerah Dalam Pengelolaan Migas: Antara Harapan dan Kenyataan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s